Pemerintah harus turun tangan atasi retasan judi online di situs pendidikan

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mendeteksi peretasan laman lembaga pemerintah dan pendidikan untuk judi online tersebut berlangsung sejak Agustus 2022. 

Terkait hal ini, Dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU Seniman, mengatakan, situs pemerintahan dan pendidikan seharusnya memiliki sistem keamanan tinggi. 

"Situs yang disusupi kebanyakan situs pemerintah atau pun pendidikan umumnya. Banyak titik kelemahan situs-situs dalam negeri," katanya dalam keterangan, Jumat (17/3).

Seniman mengakui, memang tidak mudah untuk menghadapi serangan siber tersebut. Apalagi rentannya keamanan situs di Indonesia menjadi celah masuk menguasai laman.

Cukup banyak situs judi online juga banyak disusupi virus dan juga memiliki yang berbahaya bagi laptop atau smartphone kita. Terlebih, dampaknya dalam ancaman dari kejahatan digital.

“Hal yang harus dipahami adalah, sistem yang diterapkan pada situs judi online tidak akan memberikan kemenangan mutlak bagi pemain," ujarnya.

Terkait hal ini, media dipandang harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Apalagi potensi judi online yang menyasar ke situs pendidikan semakin mengancam edukasi itu sendiri.

Media sebagai wadah pendidikan adalah kata kunci yang dimaksud. Pemberitaan yang tidak sembarangan menjadi patut sebagai pertanggungjawaban media ke masyarakat.

"Soal bahaya judi online bagi generasi muda, media ini harus menjadi wadah pendidikan, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sebuah berita dari orang yang berkompeten," kata jurnalis senior, Jonris Purba.

Pria berkacamata itu menuturkan, besarnya ancaman judi online bagi generasi muda, sepatutnya media membuat gerakan melalui pemberitaan. Hal tersebut, katanya, terfokus pada penekanan mindset akan bahaya judi ini.

"Media harus bisa mengubah mindset bahaya judi kepada generasi muda. Saya setuju bahwa judi itu tidak akan memberikan kemenangan dan keuntungan bagi pemain. Ini yang harus kita dorong kepada masyarakat," jelasnya.

Berdasarkan catatan Kominfo, ada 675 laman yang telah tersusupi, secara rinci jumlah tersebut terdiri atas 221 laman lembaga pendidikan dan 454 laman pemerintahan.